Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi belanja negara sepanjang semester I 2023 yang mencapai Rp1.255,7 triliun atau tumbuh 0,9%. Angka ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp891,6 Triliun, telah tercapai 39,7% dari target APBN atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,6% dari tahun sebelumnya.

Adapun belanja tersebut terdiri dari Belanja kementerian atau lembaga (K/L) sebesar Rp 417,2 triliun diperuntukkan bagi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Selain itu, juga terdapat belanja non K/L sebesar Rp474,4 triliun yang terdiri dari anggaran pensiun, subsidi, dan kompensasi, serta anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 364,1 triliun, atau mencapai 44,7% dari target APBN.

Di samping itu, realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang sampai dengan semester I 2023 turun 15,4% dibanding periode yang sama tahun 2022, serta defisit dan keseimbangan primer semester I 2023 menunjukkan kondisi terbaik dalam 4 tahun terakhir. Hal itu dikarenakan realisasi pembiayaan utang semester I yang menurun atau selaras dengan strategi backloading untuk menjaga efisiensi biaya utang, serta upaya pemerintah dalam mengkombinasi sumber pembiayaan dalam rangka memenuhi target pembiayaan anggaran yang efisien dengan tetap mempertimbangkan risiko

Sementara, untuk realisasi pembiayaan investasi Semester I mencapai Rp 33,4 triliun atau 19,0%. Ini dimanfaatkan untuk mendukung beragam projek strategis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta penyehatan BUMN.

“Seluruh catatan baik ini merupakan buah kerja sama yang baik dari seluruh pihak. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada DPR RI yang selama ini telah menjadi mitra pemerintah yang begitu baik dalam menjaga APBN,” kata Sri Mulyani.

Selain itu, realisasi pendapatan negara pada semester I 2023 mencapai Rp 1.407,9 triliun atau tumbuh 5,4%. Menurut Menkeu, angka tersebut diperoleh dari penerimaan perpajakan yang tumbuh sebesar Rp 1.105,6 triliun atau tercapai 54,7% dari target APBN. Pertumbuhan penerimaan perpajakan disinyalir dipengaruhi oleh peningkatan kinerja keuangan badan usaha, aktivitas produksi dan konsumsi yang terjaga, serta harga komoditas yang termoderasi.

“Selama satu semester indikator ekonomi makro Indonesia serta realisasi APBN 2023 tercatat cukup baik. Sementara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) semester I 2023 mencapai Rp302,1 triliun, utamanya didorong oleh penerimaan sumber daya alam non migas dan kekayaan negara yang dipisahkan,” kata Menkeu.

Berdasarkan penerimaan per jenis pajak, mayoritas pajak Semester I 2023 dilaporkan tumbuh namun mengalami moderasi. Berdasarkan kontribusinya, badan usaha dan tenaga kerja berkontribusi dalam kenaikan PPh non migas, PPN dipengaruhi oleh transaksi domestik yang stabil dan keberlanjutan, serta implementasi UU HPP (tarif baru PPN mulai 1 April 2022).

Dari sisi sektoral, penerimaan sektor utama secara kumulatif tumbuh, di mana sektor pertambangan tumbuh paling tinggi ditopang oleh peningkatan profitabilitas. Selanjutnya diikuti dengan industri pengolahan, perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, transportasi dan pergudangan, real estate, informasi komunikasi, dan sektor jasa perusahaan yang juga mengalami pertumbuhan yang optimis.

Namun di sisi lain, penerimaan Kepabeanan dan Cukai mengalami kontraksi karena dipengaruhi oleh penurunan produksi hasil tembakau dan harga CPO yang lebih rendah. Hingga semester I 2023, penerimaan cukai terpantau sebesar Rp 105,9 triliun atau terkontraksi sebesar 12,%, bea masuk sebesar Rp 24,2 triliun atau tumbuh 4,6%, dan bea keluar sebesar Rp 5,3 triliun atau terkontraksi 77%. Ini juga dipengaruhi oleh turunnya volume ekspor tembaga dan bauksit serta menurunnya tarif bea keluar produk mineral dampak hilirisasi sumber daya alam.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id