Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) 2023. Dalam laporannya, Menkeu mengungkapkan bahwa APBN Indonesia pada 2023 defisit Rp347,6 triliun atau 1,65% dari PDB.

Realisasi pendapatan negara pada 2023 mencapai Rp2.774,3 triliun atau tumbuh 5,3% dibandingkan realisasi tahun 2022. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.155,4 triliun melampaui target APBN 2023 dan tumbuh 5,9% dari realisasi tahun 2022. Pencapaian penerimaan perpajakan ditopang oleh pemulihan ekonomi dan efektivitas reformasi perpajakan.

“Penerimaan perpajakan tersebut didukung realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.869,2 triliun melampaui target APBN 2023 meningkat signifikan sebesar 8,9% dibandingkan realisasi tahun 2022. Di sisi lain, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp286,2 triliun mengalami kontraksi sebesar 9,9% dibandingkan realisasi tahun 2022,” ujar Menkeu, Selasa (2/1/2024).

Sementara realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp605,9 triliun, tumbuh 1,7% dibandingkan realisasi tahun 2022. Menurutnya, pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan, yang berasal dari dividen BUMN dan penerimaan SDA non migas, meskipun pendapatan SDA Migas mengalami kontraksi akibat moderasi harga komoditas terutama minyak bumi.

Realisasi belanja negara mencapai Rp3.121,9 triliun melampaui alokasi APBN 2023 atau meningkat 0,8% dari realisasi tahun 2022. Hal ini ditopang dari pemanfaatan automatic adjustment kementerian atau lembaga (K/L) serta optimalisasi alokasi belanja guna melanjutkan berbagai proyek prioritas.

“Ini sejalan dengan strategi kebijakan untuk melanjutkan penguatan pemulihan ekonomi nasional. Realisasi belanja negara terdiri atas realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.240,6 triliun (99,7% terhadap APBN 2023), terkontraksi 1,7% dari realisasi tahun 2022,” ungkap Menkeu yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Realisasi belanja kementerian atau lembaga yang merupakan komponen dari belanja pemerintah pusat mencapai sebesar Rp1.153,5 triliun (115,2% dari APBN 2023), meningkat 6,3% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan pagu belanja K/L antara lain untuk penebalan bansos, percepatan penanganan infrastruktur jalan daerah, pembangunan IKN dan persiapan pelaksanaan Pemilu.

“Sementara itu, realisasi belanja non-K/L mencapai Rp1.087,2 triliun (87,3% dari APBN) menurun 9,0% dibandingkan realisasi tahun 2022. Belanja non–K/L tersebut antara lain untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp475,7 triliun. (111,6% dari APBN 2023 atau 106,9% dari Perpres 75/2023),” ujarnya.

Realisasi transfer ke daerah tahun 2023 mencapai Rp881,3 triliun (108,2% dari Pagu APBN 2023), meningkat 8,0% dibandingkan pada tahun 2022. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah, peningkatan alokasi DBH dan pembayaran kurang bayar DBH sampai dengan tahun 2022 dan peningkatan penyaluran DAK.

Selanjutnya realisasi defisit anggaran tahun 2023 sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65% terhadap PDB. Ini masih sejalan dengan kebijakan konsolidasi fiskal oleh pemerintah di tengah tantangan ketidakpastian global.

“Defisit kita jauh lebih kecil 1,65% dari PDB dengan demikian rasio utang kita insyaallah bisa terus terjaga, dan dalam hal ini bisa dikelola dalam sisi risiko, maupun kinerjanya. Kinerja APBN 2023 yang sangat positif ini tentu menjadi bekal yang sangat baik untuk menyongsong pelaksanaan APBN 2024,” ungkap Menkeu optimistis.

Realisasi pembiayaan anggaran tahun 2023 mencapai Rp359,5 triliun (60,1% dari target APBN 2023 atau 74,9% dari target Perpres 75/2023). Pembiayaan utang pada tahun 2023 Rp407,0 triliun, dilaksanakan dengan prudent dan mampu menjaga efisiensi biaya utang (cost of fund).

Selanjutnya pemerintah juga melanjutkan kebijakan pembiayaan investasi sebesar Rp90,1 triliun melalui antara lain penyertaan modal negara kepada BUMN dan investasi kepada BLU. Kebijakan tersebut ditempuh guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, perlindungan lingkungan hidup, dan meningkatkan peran serta Indonesia di dunia internasional.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id