Banyak pihak mengatakan, usaha kecil dan menengah (UKM) adalah jenis usaha yang tahan terhadap gempuran krisis. Dengan demikian, keberadaan UKM perlu disokong agar terus berkembang dan menjadi besar. Sebagai salah satu wadah para pelaku usaha di Indonesia, Kadin Indonesia menaruh perhatian kepada pengembangan UKM.

ilustrasi UKM

Lembaga ini mempunyai sejumlah masukan agar UKM bisa tumbuh, juga siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015 mendatang. “Melihat besarnya peranan UKM nasional dalam perekonomian, kiranya semua pihak harus senantiasa melakukan upaya-upaya penguatan UKM agar bisa meningkatkan produktivitas dan kualitasnya agar berdaya saing, sehingga lebih siap menghadapi pasar bebas,” terang Rosan P Roeslani, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial, Kamis (13/6/2013).

Rosan menjelaskan, hingga saat ini, perekonomian daerah masih terkendala pada persoalan-persoalan klasik, seperti persoalan UKM yang selalu tersendat dalam masalah permodalan. Akses yang terbatas terhadap bank, serta penerapan sistem kehati-hatian perbankan yang masih dirasakan berlebihan sering kali menjadi kendala untuk mengembangkan usaha.

Terhadap hal itu, Kadin merekomendasikan para pelaku usaha untuk bisa mengakses permodalan melalui lembaga non perbankan. Pelaku usaha diharapkan jangan hanya terpaku pada lembaga perbankan saja. “Jika kondisinya seperti itu, para pengusaha daerah dan UKM bisa mengakses pembiayaan melalui alternatif lain dengan memanfaatkan lembaga non perbankan,” tambah Safari Azis, Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Modal Ventura dan Pendanaan Alternatif.

Safari pun menuturkan, selain dukungan aspek pembiayaan baik dari lembaga perbankan maupun non perbankan, dukungan dari pemerintah memiliki peranan penting dalam mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan ekspor. Selain itu, sinergitas regulasi antara pusat dan daerah serta kemudahan dalam perizinan ekspor sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha nasional.

Hal itu dikatakan dia karena pihaknya masih sering menemukan keluhan pengusaha daerah yang akan melakukan ekspor harus mengeluarkan tambahan biaya untuk dokumen-dokumen yang sebenarnya tidak diperlukan. Berdasarkan informasi yang diterima Kadin, hal tersebut berkenaan dengan kebijakan pemerintah yang berusaha untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari komoditas ekspor.

“Kami menilai hal tersebut bisa menurunkan daya saing komoditas ekspor daerah. Di sisi lain, seyogyanya justru PAD bisa lebih ditekankan kepada komoditi impor, agar produk lokal bisa diserap pasar domestik,” ungkap Safari.

Sebagai wujud nyata mendukung UKM, Kadin Indonesia pun membentuk lembaga kemitraan pembiayaan “Palapa Nusantara Berdikari.” Lembaga ini telah dan akan terus melakukan akselerasi penyaluran dana kepada UKM di daerah-daerah. “Palapa Nusantara Berdikari akan membina badan usaha atau pelaku UKM yang memiliki potensi untuk melakukan ekspor. Pembinaan ini dilakukan dari yang tadinya tidak bankable menjadi bankable,” ujar Safari. (EVA)