Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto, meyakini bahwa kekuatan Indonesia terletak di laut. Menurut dia, integrasi Indonesia baik secara ekonomi, pertahanan, serta sosial budaya hanya mungkin terwujud jika potensi kelautan terus ditingkatkan dan dikembangkan lebih jauh.

Suryo Bambang Sulisto, Ketua Umum Kadin Indonesia

“Industri kelautan tidak terbatas pada perikanan dan hasil budidaya kelautan lain. Kita juga harus memperkuat industri maritim serta industri pertahanan berbasis laut. Industri maritim dan industri pertahanan berbasis laut harus dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan dan bukan sentralistik,” kata Suryo, di sela-sela Rakornas Kadin Bidang Perikanan & Kelautan, BUMN & Industri Pertahanan, serta Koordinator Wilayah Tengah, Jumat (18/10/2013).

Meski memiliki garis pantai yang terpanjang serta jumlah pulau terbanyak di bumi, dengan wilayah 70 persen adalah laut, namun dalam banyak hal, Indonesia merupakan negara yang masih lemah dalam hal industri kelautan, pertahanan di laut, kesejahteraan dari laut, dan sumber daya manusia bahari.

Suryo mengatakan, dalam industri kelautan, Indonesia belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pasalnya, perhubungan laut, khususnya dalam penggunaan kapal dan tongkang banyak kepemilikan asing. Di lain pihak, industri pembuatan dan perbaikan kapal tidak kunjung berkembang. Sekarang ini saja diperkirakan hanya terdapat sekitar 250 usaha galangan kapal untuk melayani 12.000 populasi kapal di Indonesia.

Menurut dia, investasi di perkapalan merupakan investasi besar dengan return on investment tidak tinggi, tidak quick yielding. Di lain pihak industri perkapalan juga tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari lembaga keuangan untuk kredit jangka panjang. “Regulasi dalam perkapalan juga masih menjadi kendala dalam investasi dan kegiatan usaha,” ungkap dia.

Oleh sebab itu, pihaknya menghimbau, langkah pertama yang harus dilakukan adalah BUMN yang berkaitan dengan industri maritim bisa didorong dan didukung untuk berkembang secara efisien dan efektif. BUMN seperti PT PAL, PT Koja, PELNI, PT ASDP, dan Pelindo perlu dijadikan pelopor dan national flag carrier dalam industri maritim.

Sementara itu, kata dia, salah satu penyebab lemahnya sektor perikanan nasional adalah sumber daya laut yang banyak dicuri oleh pihak asing. Para nelayan juga masih menggunakan perahu tradisional yang tidak mampu berlayar off-shore. Di lain pihak, kapal nelayan asing mampu berlayar di laut bebas dilengkapi dengan cold storage, dengan sistem navigasi canggih dan mesin kapal yang kuat.

“Kita perlu memodernisasi industri perikanan laut yang melibatkan nelayan kecil. Peran nelayan kecil tidak hanya untuk menangkap ikan tetapi juga bisa menjadi penjaga bagi laut dan pantai kita,” terang Suryo.

Menurutnya, dengan perhatian dan kebijakan yang berpihak maka nelayan kecil akan menjadi kuat dan sejahtera. Kesejahteraan bagi nelayan itu akan memberi dampak positif bagi pertahanan pantai Indonesia yang demikian panjang dan laut yang demikian luas.

“Visi pembangunan yang selama ini berorientasi daratan perlu dikoreksi agar perhatian juga bisa terfokus ke laut. Kejayaan bahari sejak jaman dulu perlu kembali di pupuk oleh semua komponen bangsa, tak terkecuali oleh para pengusaha dan pemerintah,” Suryo menegaskan.

Senada dengan Suryo, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto, mengatakan bahwa pendekatan unsur sektoral, unsur korporasi, dan unsur wilayah harus saling mendukung satu sama lainnya. “Unsur sektoral misalnya industri kelautan dan perikanan harus dikembangkan, demikian halnya industri pertahanan. Dukungan korporasi BUMN dan pelaku usaha juga penting untuk kemajuan wilayah yang sebagian besar adalah laut karena kita memang negara maritim,” tutur Yugi.

Ia mengatakan, akselerasi peningkatan investasi infrastruktur kelautan dan perikanan juga perlu diperhatikan lebih serius agar daya saing kelautan dan perikanan nasional naik dengan cepat. “Ketersediaan infrastruktur sektor ini masih kurang, sehingga aliran dan akumulasi investasinya pun rendah. Jika terus didorong, harusnya bisa lebih cepat sehingga produktivitasnya pun bisa meningkat.”

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C Sutardjo mengatakan, untuk meningkatkan daya saing bagi kesejahteraan rakyat memang perlu adanya perbaikan regulasi dan sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

“Arah kebijakan pembangunan ke depan adalah termasuk di dalamnya peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan. Ini untuk menunjang upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sektor kelautan dan perikanan di koridor ekonomi,” ungkap Sharif. (EVA)