Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa pemerintah akan terus melakukan hilirisasi industri yang diyakini akan menjadi lompatan besar peradaban negara. Bahkan secara tegas Presiden Jokowi mengatakan hilirisasi industri tidak boleh mundur karena ini adalah bentuk kedaulatan

“Kita harus berani seperti itu. Kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh takut, karena kekayaan alam itu ada di Indonesia. Ini kedaulatan kita dan kita ingin dinikmati oleh rakyat kita, dinikmati oleh masyarakat kita,” ujar Presiden di JIExpo Kemayoran, Jakarta Selasa (10/1/2022).

Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah tidak gentar dalam menghadapi gugatan yang dilayangkan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan Indonesia. Meskipun kalah, mantan Gubernur Jakarta ini meminta Menlu untuk terus maju.

“Larangan ekspor bijih nikel kita digugat oleh Uni Eropa dan sudah diputuskan kita kalah. Tapi saya sampaikan kepada Bu Menteri Luar Negeri, jangan mundur. Karena inilah yang akan menjadi lompatan besar peradaban negara kita, saya meyakini itu,” ujarnya.

Presiden menambahkan, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Uni Eropa beberapa waktu lalu ia juga mendorong adanya kesetaraan dalam kemitraan antar negara. Kesetaraan ini dimaksudkan agar tidak ada satu negara yang merasa lebih unggul daripada negara lain.

“Saya menyampaikan, kemitraan itu harus setara dan tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh negara manapun mendikte dan tidak boleh negara-negara maju itu merasa bahwa standar mereka lebih bagus dari standar negara kita,” katanya.

Selanjutnya Presiden Jokowi mengutip perkataan Presiden Soekarno pada tahun 1965 bahwa Indonesia harus mampu berdikari dan tidak menggantungkan diri kepada negara mana pun. Selain itu, Presiden Soekarno juga mendorong pemerintah untuk memperluas kerja sama yang sederajat dan saling menguntungkan dengan negara lain.

“Bung Karno tahun 1965 sudah menyampaikan itu, supaya kita tidak bisa didikte dan tidak menggantungkan diri kepada negara mana pun. Inilah yang ingin kita lakukan, berdikari, berdikari, berdikari,” kata Presiden dengan tegas

Diketahui Presiden Jokowi sejak 2020 telah melarang ekspor bijih nikel mentah. Melalui kebijakan ini, Presiden ingin bijih nikel diolah di dalam negeri terlebih dulu sebelum diekspor. Namun kebijakan ini digugat oleh negara-negara Uni Eropa ke WTO dan Indonesia kalah.

Selanjutnya di tahun 2023 tepatnya mulai Juni, Presiden Jokowi juga berencana melarang ekspor bijih bauksit. Kebijakan ini telah diumumkan Presiden pada Desember 2022 bersama Menko Perekonomian dan menteri ESDM.

Kebijakan penghentian ekspor bijih nikel yang diberlakukan pemerintah sejak 1 Januari 2020 lalu berdampak signifikan pada peningkatan nilai ekspor nikel Indonesia. Waktu masih mentah, nilai ekspor bijih nikel per tahun Rp 17 triliun. Setelah penghentian ekspor, nilai dalam setahun menghasilkan kurang lebih Rp 360 triliun.

“Bauksit kemarin sudah diumumkan pada Desember, stop juga mulai Juni 2023 dan akan kita industrialisasikan, kita hilirisasikan di dalam negeri. Saya enggak tahu lompatannya, nanti dari kurang lebih Rp 20 triliun menjadi Rp 60 triliun sampai Rp 70 triliun,”ujarnya.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id