Business 20 (B20) Integrity and Compliance Task Force bersama Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) akan mengadakan konferensi pada 28 September mendatang untuk menyoroti salah satu rekomendasi kebijakannya, yaitu memperkuat agility dalam penanggulangan risiko dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Konferensi yang membahas penanggulangan pencucian uang dan pendanaan terorisme ini akan menghadirkan pakar dari ICAEW, His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan Indonesia, EY Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Sebagai negara anggota G20 dengan PDB lebih dari US$1 triliun, Indonesia saat ini telah menjadi negara dengan skala ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas bisnis, informasi, dan teknologi, pemerintah Indonesia sudah mewajibkan seluruh organisasi keuangan di Tanah Air untuk mengimplementasikan upaya anti-money laundering (AML) yang efektif dengan memerangi risiko yang mungkin terjadi secara aktif.

Dalam upaya memerangi kejahatan keuangan tersebut, Indonesia telah mendirikan suatu unit intelijen keuangan independen negara, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pendirian unit ini ditujukan untuk memerangi kejahatan keuangan. Sejak pendiriannya, PPATK telah melahirkan lebih banyak kebijakan AML. Hingga saat ini, PPATK menerima hampir 50.000 transaksi keuangan untuk dianalisis setiap jamnya.

Integrity and Compliance Task Force Indonesia juga dibentuk guna memberikan rekomendasi kebijakan dalam upaya mengatasi tantangan-tantangan di dunia bisnis seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme di dalam negeri. Task Force ini juga membahas secara detil isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Ketua Satgas, Haryanto T. Budiman, telah mengatakan bahwa mereka akan memprioritaskan pembahasan tiga aspek dalam forum tersebut, yakni korupsi, tata kelola perusahaan, dan kejahatan digital. Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), anggota dari Integrity and Compliance Task Force, mendukung penuh kampanye AML di Indonesia.

“Momentum G20/B20 Indonesia 2022 adalah waktu yang ideal bagi pemerintah untuk menyepakati tindakan nyata terhadap kejahatan ekonomi dan pihak yang terlibat di dalamnya. Sementara negara-negara berada dalam fase pemulihan pasca pandemi, mereka akan menghadapi tantangan ekonomi dan teknologi baru yang berisiko untuk menimbulkan tindak kejahatan, sehingga penting bagi pemerintah dan sektor swasta untuk bekerja sama melakukan tindakan pencegahan yang kuat terhadap kejahatan ekonomi. Kami telah berupaya keras memberikan panduan dan sumber daya kepada anggota kami dan negara-negara di seluruh dunia, serta pengawasan anti pencucian uang yang kuat melalui pendekatan berbasis risiko, dan kami akan terus melakukannya,” ungkap Elaine Hong, Direktur Regional ICAEW untuk Cina dan Asia Tenggara

Selama ini, ICAEW terus bermitra dengan pemerintah dan penegak hukum di seluruh dunia. Sebagai contoh, di Inggris ICAEW berpartisipasi aktif dalam forum publik-swasta seperti Economic Crime Strategic Board, Joint Fraud Task Force, AML Supervisors Forum, dan Accountancy AML Supervisors Group (AASG).

Sebagai bagian dari Integrity and Compliance Task Force, ICAEW secara kritis terus menganalisis tantangan-tantangan ekonomi. Conny Siahaan, Head of Indonesia di ICAEW, menyatakan, sebagai anggota B20 Integrity and Compliance Task Force, ICAEW senantiasa mendukung rekomendasi Task Force untuk melakukan mitigasi praktik pencucian uang dan memperkuat tata kelola perusahaan di Indonesia.

“Kami berharap melalui konferensi ini, semua peserta dapat membantu misi kami untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya uji tuntas (due dilligence) dan mendidik publik akan risiko kejahatan ekonomi, yang dapat dilawan oleh semua orang,” ujar Conny.